UUD 1945 dibentuk dala situasi memperjuangkan kemerdekaan, penyusunan pun dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu UUD 1945 bersifat sementara. Aturan tambahan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa UUD negara Indonesia akan bersifat tetap setelah adanya penetapan resmi dari ​

UUD 1945 dibentuk dala situasi memperjuangkan kemerdekaan, penyusunan pun dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu UUD 1945 bersifat sementara. Aturan tambahan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa UUD negara Indonesia akan bersifat tetap setelah adanya penetapan resmi dari ​

Jawaban:

Dari MPR.

Penjelasan:

Aturan tambahan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa UUD negara Indonesia akan bersifat tetap setelah adanya penetapan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga tertinggi dalam sistem politik Indonesia yang bertugas merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar negara.

Dalam konteks ini, penetapan resmi dari MPR berarti bahwa UUD 1945 akan diakui dan dijadikan sebagai undang-undang dasar yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara Indonesia. Proses penetapan resmi ini melibatkan persetujuan dari anggota MPR yang mewakili berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Dengan penetapan resmi dari MPR, UUD 1945 tidak lagi bersifat sementara, tetapi menjadi dasar hukum yang tetap dan mengikat bagi negara Indonesia. Perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 juga harus melalui proses yang diatur dalam UUD itu sendiri, yaitu melalui MPR dengan persetujuan yang cukup tinggi.

-: ✧ :-゜・ Maaf kalau ada jawaban yang sekiranya salah ataupun kurang tepat, tolong jadikan jawaban terbaik ya! terimakasih. ♡

Jawaban:

Aturan tambahan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa UUD negara Indonesia akan bersifat tetap setelah adanya penetapan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga tertinggi dalam sistem politik Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengubah atau menetapkan UUD. Dalam konteks ini, penetapan resmi dari MPR mengacu pada proses di mana MPR secara formal dan sah mengesahkan atau mengadopsi perubahan atau penambahan terhadap UUD.

Dalam praktiknya, perubahan atau penambahan terhadap UUD dapat dilakukan melalui proses amandemen UUD yang melibatkan MPR. Proses amandemen UUD melibatkan tahapan-tahapan seperti penyusunan rancangan perubahan UUD, pembahasan dan persetujuan oleh MPR, dan penetapan resmi oleh MPR. Setelah penetapan resmi oleh MPR, perubahan atau penambahan tersebut menjadi bagian yang tetap dari UUD negara Indonesia.

Penjelasan:

MPR